Profil BAWASLU DKI

Profil BAWASLU DKI

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh 3 (tiga) orang anggota, terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Untuk pertama kalinya, Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik pada 16 Oktober 2012, dengan tiga anggota terpilih, yakni Mimah Susanti, Achmad Fachrudin, dan Muhammad Jufri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Kepala Sekretariat didukung oleh 3 (tiga) orang Kasubag, yang terdiri dari seorang Kasubag Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (TP3), seorang Kasubag Hukum, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, dan seorang Kasubag Administrasi.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki jajaran yang bersifat adhoc (sementara), yang terdiri dari masing-masing 3 (orang) anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pada 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Di level kecamatan, masing-masing 3 (orang) anggota Panwascam pada 44 kecamatan. Sementara itu, pada level kelurahan terdapat seorang anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang tersebar di 267 kelurahan. Sedangkan jumlah petugas Pengawas TPS  menyesuaikan dengan jumlah TPS yang ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana strategi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI, memiliki dua tugas utama yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas utama tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu/Pemilihan.