Welcome Pilkada Jilid Dua

Welcome Pilkada Jilid Dua

1315
BERBAGI
Sumber : Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Tidak seperti ketika menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Jilid Satu pada 9 Desember 2015 yang banyak mendapat respon publik cukup semarak, secara umum penyambutan dan respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada Jilid Dua yang dideklarasikan oleh KPU bakal berlangsung pada 15 Februari 2017 yang akan digelar di 7 provinsi, 18 kota dan 17 kabupaten, relatif lebih sepi dan adem ayem. Mungkin diantara penyebabnya, karena seluruh stakeholder Pilkada, terutama yang menggelar Pilkada Serentak Jilid Satu masih mengalami kelelahan dan keletihan, baik fisik maupun non fisik dan masih ada yang mengalami trauma dengan warisan konflik Pilkada sebelumnya. Bisa jadi masyarakat sudah menganggap Pilkada suatu kegiatan yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin saja Pilkada Langsung sudah mengalami defisit daya tarik dan sakralitasnya.

Apapun alasannya, semua pihak yang berkepentingan dengan Pilkada harus lebih siap dengan belajar dari pengalaman sebelumnya. Hal ini harus dilakukan karena tujuan Pilkada sangat penting dan menentukan pembangunan daerah pada lima tahun mendatang.  Hanya saja kesiapan tersebut akan menjadi kurang bermakna manakala sekadar diucapkan  tanpa dibarengi dengan rencana dan langkah kongkrit. Sejumlah langkah kongkrit atau jurus menyambut dan memperbaiki kualitas Pilkada Serentak Jilid Dua tersebut, diantaranya: pertama, Penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) harus siap dengan draf revisi perbaikan terhadap UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan proposal perbaikan lainnya. Jangan sampai draf dan usulan perbaikan UU No. 8 tahun 2015 tersebut hanya diinisiasi oleh DPR, Pemerintah dan kalangan Civil Society Organization (CSO).

KPU dan Bawaslu harus berada di garda terdepan dalam perbaikan pengaturan (electoral laws) maupun proses pemilihan (electoral process) karena kedua institusi demokrasi inilah yang diberi mandat UU (UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu). Oleh karenanya, sebenarnya KPU dan Bawaslu dianggap paling mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari pengaturan atau pelaksanaan Pilkada yang lalu. Saat bersamaan seluruh jajaran KPU dan Bawaslu, harus mau dan sudah melakukan evaluasi komprehensif atas pelaksanaan Pilkada Serentak Jilid Satu yang hasilnya diekpos ke publik agar diketahui dan untuk mendapat perhatian.

Kedua, Partai Politik harus lebih dini, dalam mempersiapkan kader-kadernya yang bakal dicalonkan dan dikontestasikan pada Pilkada Serentak Jilid Dua. Bahkan sebagaimana diusulkan Ramlan Surbakti, Partai Politik dapat melakukan pemilihan pendahuluan (konvensi) di kalangan konstituennya atas para bakal calon yang akan dimajukan dalam Pilkada. Konvensi itulah yang dijadikan dasar bagi pengusulan kandidat yang bertarung dalam Pilkada. Tidak seperti sebelumnya dimana penetapan calon, terkesan dilakukan secara diam-diam, injury time atau menjelang penutupan masa pendaftaran calon sehingga hal ini sulit menepis tudingan bahwa proses pencalonan dalam Pilkada demikian elitis, serta sarat dengan terjadinya praktik mahar politik. Dalam mengajukan kandidat, Partai Politik seyogianya tidak boleh lagi sekadar memperioritaskan gizi, popularitas dan elektabilitas kandidat, melainkan juga pada aspek integritas, kapasitas, kredibilitas, dan marketabilitas calon. Proses ini harus dilakukan dengan demokratis, transparan dan akuntabel.

Ketiga, masyarakat harus lebih proaktif dan tidak cukup hanya menunggu adanya sosialisasi dari Penyelenggara Pilkada maupun Partai Politik yang acapkali sangat minim dan terlambat dilakukan, termasuk juga dengan secara mandiri dan kreatif mencari tahu tentang profil kandidat yang bakal bertarung dalam Pilkada melalui berbagai saluran atau media informasi, baik cetak maupun audio visual. Dalam tataran yang lebih substantif, keingintahuan masyarakat tersebut tentang para kandidat harus dibarengi dengan kemampuan menganalisis mengenai track record kandidat. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat terhindar dari kekeliruan seperti “membeli kucing dalam karung”. Oleh karena banyak masyarakat yang tidak paham tentang bagaimana membuat tracking dan memilih dengan tepat dan rasional dalam pencalonan, maka para ahli dan praktisi komunikasi perlu melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat tentang hal ini.

Kempat, Pemerintah Pusat seharusnya lebih siap dan fokus pada fungsinya sebagai regulator dan fasilitator anggaran maupun sarana dan prasarana. Sebagai bukti dari kesiapan tersebut, harus diwujudkan dengan adanya regulasi pengelolaan keuangan Pilkada, yang lebih komprehensif dan dipahami secara sama dan merata oleh pemerintah pusat sendiri maupun oleh Pemerintah Daerah serta Penyelenggara Pemilihan, dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada Pilkada Serentak Jilid Satu, masih terjadi pemahaman beragam mengenai pengaturan dana hibah Pilkada, terutama keterlambatan pencairan anggaran dana hibah yang sudah dilakukan penandatangan Naskah Perjanian Hibah Daerah (NPHD) di sejumlah daerah yang menggelar Pemilihan. Hal ini harus menjadi pelajaran berharga dan seyogianya tidak boleh terulang lagi. Karena ketidaksiapan dan keterlambatan dalam pengucuran anggaran dana hibah Pilkada, mempengaruhi kualitas dan proses/tahapan Pemilihan.

Kelima, Penyelenggara Pemilu harus lebih kreatif, atraktif dan inovatif dalam melakukan kampanye Pilkada sehingga masyarakat terdorong secara sukarela dan massif datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sekaligus menjadi pemlih yang cerdas, rasional dan kalkulatif serta mempunyai kekebalan (imunitas) untuk tidak terpengaruh dengan politik uang. Jika perlu, KPU menggandeng tim kreatif profesional di bidang pembentukan opini publik dan periklanan serta media massa, baik cetak maupun audio visual sebab anggaran untuk kepentingan tersebut dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada sepenuhnya dilimpahkan ke KPU yang menggelar Pemilihan. Tapi tentu saja tugas berat ini tidak hanya menjadi beban Penyelenggara Pilkada, melainkan menjadi tanggungjawab dari Partai Politik, Kandidat dan Tim Kampanye/Tim Sukses. Bahkan sesuai dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, edukasi  dan literasi politik saat Pemilu/Pilkada menjadi tugas dan fungsi utama dari Partai Politik.

Keenam, seluruh stakeholder harus memastikan bahwa riak-riak konflik politik saat, paska atau bias Pilkada Serentak Jilid Satu, sudah berakhir dan diyakini masyarakat sudah kembali normal dan terjadi rekonsiliasi (islah) dan siap menyukseskan Pilkada Serentak Jilid Dua. Pun demikian, terhadap Partai Politik yang sekarang ini masih bertikai dan berkepengurusan ganda seperti dialami oleh Golkar dan PPP harus segera mengakhiri pertikaiannya sebelum tahapan Pilkada Serentak Jilid Dua sekitar Juli 2016, dan kepemimpinan partai kembali solid. Sebab, manakala riak-riak konflik masih mencuat hingga memasuki tahap pencalonan, sangat berpotensi menimbulkan kerugian. Diantaranya Partai Politik dan masyarakat dirugikan karena tidak mendapat calon terbaik dari kedua Partai Politik tersebut, mengurangi tingkat partisipasi pemilih, berpeluang melahirkan kembali adanya calon tunggal, serta kerawanan di bidang keamanan di daerah yang menggelar Pemilihan.

Pilkada Serentak sebagai arena konstestasi dan partisipasi masyarakat dalam suksesi kepemimpinan lokal, disadari mempunyai dimensi yang demikian kompleks dan acapkali sulit ditebak atau diprediksi sebelumnya. Apa yang sekarang ini diperbaiki, dipetakan, dipersiapkan dan diantisipasi belum tentu akan efektif. Bahkan bisa jadi meledak masalah baru, yang tidak diprediksi sebelumnya. Meski demikian, mempersiapkan Pilkada lebih matang dan sekaligus memprediksi berbagai kemungkinan skenario yang muncul dalam Pilkada dengan berbagai alternatif solusinya, akan jauh lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Dengan persiapan yang lebih baik dan matang serta komprehensif, jikapun tetap muncul suatu problem baru yang di luar perkiraan, akan menjadikan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada lebih mampu dan siap menghadapi dan mencarikan jalan keluarnya.

Penulis :                                                           

Achmad Fachrudin (Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Komentar