Bawaslu DKI ; FGD Pengawasan Pencalonan “Netralitas ASN Dalam Pilkada 2017”

Bawaslu DKI ; FGD Pengawasan Pencalonan “Netralitas ASN Dalam Pilkada 2017”

1384
BERBAGI
FGD Pengawaasan Pencalonan "Netralitas ASN Dalam Pilgub", Hotel Blue Sky, Jumat (16/9/2016)

Bawaslu DKI Jakarta, – Dugaan ketidaknetralan ASN dalam perhelatan Pilkada menjadi sorotan media, pemantau pemilu dan masyarakat, sehingga Bawaslu DKI Jakarta menggelar Forum Group Discussion untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak tentang sejauhmana keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap pemilihan kepala daerah, bertempat di Hotel Blue Sky Jakarta, Jumat (16/9/2016)

Wakil Ketua Komisi ASN Irham Dilmy yang menjadi narasumber menyampaikan bahwa netralitas ASN sudah sangat jelas diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil serta diatur dalam UU. No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Netralitas dibutuhkan agar efektifitas pemerintahan meningkat, oleh karena itu setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak pada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun “ujarnya”.

Sementara itu Bambang D. Sumarsono Asisten Deputi Pembinaan Integritas ASN KemenPAN-RB menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan dan realitas dilapangan sangat berbeda, undang-undang sudah sangat jelas melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis dan sudah sangat jelas sanksi yang akan diterima, namun dalam pelaksanaan PIlkada hal tersebut sering terjadi.

Beliau menceritakan pengalamannya menjabat sebagai kepala dinas disalah satu kabupaten, tidak pernah memenuhi ajakan untuk terlibat dalam kegiatan politik yang dilakukan bupati, alhasil setelah Pilkada, jabatannya dicopot dan dinonjobkan. Hal ini lumrah terjadi dalam setiap Pilkada, namun netralitas itu kembali kepada diri masing-masing sebagai ASN yang harus menjujung tinggi integritas “paparnya”.

Forum Group Discussion ini dihadiri oleh Ketua dan Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilu, Aparatur Sipil Negara, Ormas dan Tokoh Masyarakat.

Komentar