Pencalonan Perseorangan di Pilkada 2017

Pencalonan Perseorangan di Pilkada 2017

8192
BERBAGI
Sumber : Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) gelombang kedua akan berlangsung pada 15 Februari 2017 di 101 daerah, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota se-Indonesia atau kurang lebih setahun lagi. Berbeda dengan daerah lain yang cenderung masih sepi (dari sudut pandang Jakarta). Namun suasana Pilgub DKI 2017 sudah mulai menggeliat, menghangat dan memanas. Mungkin karena digelar di ibukota Jakarta yang juga sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian serta menjadi barometer politik nasional. Bahkan sebagian kalangan berspekulasi, Pilgub DKI 2017 akan menjadi paramater keberhasilan partai politik dan kandidat untuk Pemilu Serentak/Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) 2019.

Salah satu pemicunya, lantaran relawan/Teman Ahok sudah sekitar setahun lalu mengumpulkan foto copy dukungan KTP secara massif bagi pencalonan Gubernur DKI Jakarta petahana (incumbent) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI 2017. Terlebih lagi, Ahok sudah memastikan bakal maju kembali sebagai Calon Gubernur (Cagub) pada Pilgub DKI 2017 dari jalur calon persorangan (independen) berpasangan dengan Heru Budi Hartono (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta). Tak pelak, manuver politik Teman Ahok dan Ahok sendiri menjadi bola liar dan memunculkan sejumlah isu seksi politik lainnya.

UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 39 menyebutkan, peserta pemilihan adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Partai politik dimaksud, dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di daerah yang bersangkutan.

Khusus mengenai calon perseorangan sebagaimana diatur pada Pasal 41 dari UU No. 8 tahun 2015 harus memenuhi persyaratan tertentu dikomparasikan dengan jumlah penduduk. Pada Pilgub yang penduduknya lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, harus didukung paling sedikit 7,5 persen. Namun Pasal 141 tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan judicial review yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) pada Selasa, 29 September 2015 sudah direvisi. Sehingga syarat dukungan bagi calon untuk Pilkada 2017 dari jalur perseorangan diperingan. Tidak lagi berbasis jumlah penduduk, melainkan berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir, atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Oleh karena DPT Pilpres DKI 2014 sebanyak 7.070.475, maka untuk dapat menjadi Cagub dan Cawagub pada Pilgub DKI 2017 misalnya, kandidat perseorangan cukup mengumpulkan foto copy dukungan sebanyak 532.000 KTP.

Seperti banyak diwartakan, Teman Ahok mengklaim sudah berhasil mengumpulkan foto copy dukungan KTP sebanyak 730.000 KTP. Ini artinya, persyaratan dukungan tersebut telah melebihi batas minimal persyaratan dukungan sebagai diatur dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Apakah dengan demikian, bakal Cagub Ahok sudah dapat dipastikan (otomatis) menjadi bakal Cagub dan bakal Cawagub DKI Jakarta (2017-2022)? Oh, belum tentu. Alasannya, form dukungan yang dibuat oleh Teman Ahok (Model TA.1-TMN AHOK), hanya mencantumkan nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM sebagai Cagub, sedang pada kolom Cawagub masih kosong. Karenanya, Teman Ahok harus memperbaikinya sesuai dengan PKPU No. 9/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota, atau tepatnya sesuai dengan form B1-KWK KPU. Yang mensyaratkan harus mencantumkan nama Cagub dan Cawagub. Belakangan diketahui, Teman Ahok sudah memperbaiki form pengumpulan dukungannya dengan mencantumkan Cagub Ahok dan juga Cawagub Heru.

Selain itu, pada PKPU No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan hanya mengatur masa penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan selama 14 (empat belas) hari. Sedangkan masa pengumpulan dukungan, tidak dijelaskan. Namun mengingat faktanya untuk memperoleh dukungan pemilih dalam bentuk foto copy KTP sangat tidak mudah dan memerlukan waktu, energi, biaya tidak sedikit dan pengorganisasian yang cukup canggih, maka langkah yang ditempuh Teman Ahok tersebut masuk akal dan dapat dipahami. Sebab, jika tidak dilakukan jauh-jauh hari, mustahil dukungan foto copy KTP sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dapat terpenuhi.

Langkah berat dan berliku lain bagi Teman Ahok, Ahok dan juga kandidat-kandidat lainnya yang bakal maju melalui calon perseorangan belum berhenti sampai disitu. Setiap kandidat calon persorangan yang sudah berhasil mengumpulkan foto copy KTP sesuai dengan batas minimal yang dipersyaratakan peraturan perundang-undangan, harus lolos dari penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menggelar Pemilihan, yang meliputi penelitian administrasi dan penelitian faktual. Sebagaimana diatur dalam PKPU No. 9 tahun 2015 Pasal 17, penelitian atau verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara: (a) melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Jika lolos dari verifikasi administrasi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada menindaklanjutinya dengan penelitian faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tujuan membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti atau verifikator dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan. Verifikator melakukan tugasnya dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.

Tetapi jika pendukung tidak dapat ditemui, PPS atau verifikator melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Selanjutnya, jajaran KPU mulai dari tingkat Kecamatan (PPK), hingga Kabupaten/Kota/Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara (BA). Lalu menetapkan, apakah calon perseorangan tersebut Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi Cagub dan Cawagub dalam Pilkada?

Proses tahapan pencalonan perseorangan ini sangat berat, berliku dan mlelahkan bagi para pihak berkepentingan. Terlebih saat verifikasi faktual dukungan. Resiko lolos (MS) dan gagal (TMS) bagi pasangan calon perseorangan sama peluangnya. Oleh karenanya para pihak terkait, khususnya Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), kandidat calon persorangan dan tim kerjanya serta masyarakat/pemilih yang mendukungnya, harus sepenuhnya siap dalam pengertian segalanya. Belajar dari pengalaman Teman Ahok yang harus mengulangi lagi proses pencarian dukungan foto copy KTP, mengharuskan KPU DKI maupun Teman Ahok dan juga bagi kandidat dan tim kerja lain yang hendak maju dari calon perseorangan, untuk saling proaktif untuk mencari tahu, berbagi pemahaman dan informasi yang benar terkait dengan prosedur pencalonan melalui jalur perseorangan.

Selanjutnya, saat verifikasi administrasi dan faktual oleh verifikator terhadap semua pendukung yang sudah menyerahkan foto copy KTP dukungan kepada calon perseorangan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, agar proses ini berlangsung secara Luber dan Jurdil, transparan, akuntabel serta dapat minimalisir kemungkinan terjadinya gugatan atau sengketa proses (pencalonan) oleh calon perseorangan yang tidak puas dengan putusan KPU ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung.

Terkait fungsi Pengawas Pemilu dalam pencalonan, Bawaslu sudah menerbitkan Perbawaslu No. 5 tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pilkada. Memang dalam Perbawaslu No. 5 tahun 2015 Pasal 2, fokus pengawasan diarahkan pada tahapan yang meliputi: a. pendaftaran pasangan calon; b. penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan c. penetapan pasangan calon. Sedangkan pada fase sebelum tahapan Pemilihan masuk, tidak diatur secara rinci. Namun demikian, pencegahan dini terhadap berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran dalam mekanisme penggalangan dukungan dari masyarakat bagi calon perseorangan mutlak harus dilakukan dan dinitensifkan. Sedangkan pengawasan terhadap kegiatan verifikasi administrasi dan faktual harus lebih efektif dan maksimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, termasuk kalangan Civil Society Organitation dan Perguruan Tinggi. Tujuannya agar menghasilkan proses dan hasil Pilkada yang berkualitas, memenuhi asas keadilan dan berkepastian hukum.

Penulis, Achmad Fachrudin/Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta

Komentar