Partisipasi Masyarakat Sebagai Sayap Pengawasan Pemilu

Partisipasi Masyarakat Sebagai Sayap Pengawasan Pemilu

5570
BERBAGI

Oleh Mimah Susanti

Abstrak

Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan sebuah penyelenggaraan pemili, dewasa ini bukan lagi menjadi permasalahan KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan. Terlebih dalam RPJMNperiode 2014-2019 yang baru ditetapkan lalu, telah mengamanahkan adanya peningkatan peran dan partisipasi politik publik dalam pemilu. Atas amanah RPJMN tersebut, peningkatan peran dan partisipasi ini menjadi amanah dan tantangan bersama yang harus diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu dimana Bawaslu beserta jajaran menjadi bagian di dalamnya.

 

Pendahuluan

Jika kita membuka kembali catatan sejarah bangsa ini, keberadaan Pengawas Pemilu dalam sebuah penyelenggara pemilu, baru hadir pada Pemilu tahun 1982. Walaupun pada saat itu, Pengawas Pemilu hadir masih sebagai lembaga adhoc. Demikian halnya dalam konteks kekinian, lembaga ini melalui beberapa perubahannya, masih tetap ada sampai pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 lalu.

Adapun perubahan ini muncul pada Pemilu tahun 2009, hingga pada Pemilu terakhir 2014. Dimana secara kelembagaan, Bawaslu telah bersifat tetap, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV, Pasal 70, ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilu. Lalu, mengapa Pengawas Pemilu begitu merassa penting untuk diusulkan bersifat tetap? Ada beberapa hal yang tentunya melatar-belakangi pergeseran sifat sementara ke sebuah lembaga yang sifatnya tetap. Salah satunya yang mendasari metamorfosa ini adalah kebutuhan dan urgensin dari Pengawas Pemilu untuk melakukan pemberdayaan Panwaslu di setiap tingkatan termasuk pengawas Pemilu di luar negeri.

Namun dalam perjalanannya, perkembangan kelembagaan dari Panwas Pemilu yang bersifat adhoc menjadi Bawaslu yang bersifat tetap, belum sepenuhnya mampu menggerakkan seluruh kapasitas pengawasan Pemilu secara nasional, dan berkesinambungan. Salah satu penyebabnya adalah lembaga pengawasan dibawah Bawaslu masih bersifat sementara atau adhoc. Dengan adanya dualisme sifat kelembagaan tersebut, banyak kesulitan yang harus dihadapi baik yang berkenaan dengan organisasi, maupun dalam dalam menjalankan program pengawasan Pemilu. (Renstra Bawaslu RI 2010-2014)

            Menurut hemat penulis, pengawas pemilu berkewajiban menjawab tantang dan peluang atas permasalahan yang belum tuntas pada periode sebelumnya. Walaupun harus diakui, perjalanan dua kali penyelenggaraan pemilu, ternyata masih dirasa belum cukup untuk menata lembaga ini. Hal ini tentunya disebabkan keberadaan Pengawas Pemilu yang hidup diantara dua alam, yakni; alam realitas pengawas pemilu, dan alam realitas pemilu itu sendiri. Karena itu dalam waktu yang bersamaan, Pengawas Pemilu sebetulnya dituntut untuk memperkuat internal pengawasannya dan memperluas wilayah pengawasannya di sisi lainnya. Perluasan wilayah pengawasannya inilah yang kemudian menjelma menjadi tantangan dan peluang bagi civitas pengawas pemilu.  Perlibatkan pihak-pihak di luar untuk membantu fungsi perluasan, sekaligus menjadi harapan munculnya kader-kader pengawas pemilu.

Bagaimana peran Pengawas dalam melibatkan pihak luar (masyarakat) dalam fungsi pengawasannya? Apa korelasi keterlibatan pihak luar (masyarakat) dalam membangun kemandirian lembaga pengawas?

GSRP Sebagai Gerakan Pengawas Pemilu dari Masyarakat dan untuk Masyarakat

Diakui maupun tidak keberhasilan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu pada beberapa penyelenggaraan pemilu kemarin, tidak dapat dilepaskan dari keberhasilannya menjaga dan menumbuhkan potensi keterlibatan masyarakat dalam peran pengawasan. Walaupun tidak bisa dipungkiri pada saat pemilu lalu, ada pula persepsi masyarakat atas lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. Namun pada saat itu, Bawaslu tidak berperilaku defensif (membela diri). Munculnya ketidak-percayaan publik terhadap kinerja Bawaslu pada saat itu, dijadikan cambuk dan harapan baru yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan diri luar biasa atas besarnya harapan publik terhadap lembaga ini. Bahkan secara politis, Bawaslu yakin bahwa hal tersebut adalah bukti keberpihakan dan kepedulian masyarakat, dan merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat.

Fakta politik masyarakat dan diskursus partisipasi publik yang berkembang dalam penyelenggaraan pemilu, ikut memotivasi Bawaslu untuk semakin mendekatkan diri dan tergantung pada kekuatan civil society. Masukan dari publik, baik Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/CSO) yang merupakan tulang punggung masyarakat serta masukan dari peserta Pemilu terhadap kinerja Bawaslu menjadi wujud pengawasn partisipatif untuk terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil. Inilah kekuatan Pengawas Pemilu yang sesungguhnya, dimana Gerakan Se-Juta Relawan Pengawas Pemilu 2014, menjadi bukti tonggak manunggalnya fungsi pengawasan  lembaga negara dengan masyarakat.

Gerakan ini adalah konsolidasi demokrasi modern masyarakat yang difasilitasi oleh Bawaslu. Dimana gerakan ini bertujuan menggerakan partisipasi masyarakat, melalui mahasiswa/i/siswa/i se-Indonesia. Bawaslu beranggapan bahwa disanalah agen-agen perubahan bagi iklim demokrasi di Indonesia di mulai. Maka merangkul tunas-tunas bangsa untuk peduli dengan pengawasan pemilu menjadi penting untuk memperkuat dan memperluas wilayah pengawasannya. Mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran, untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis sebagaimana tertuang pada Pasal 73, ayat (2), UU 15 Tahun 2011. Gerakan ini diharapkan bisa memberikan solusi atas koreksi kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan yang partisipatif.

Gerakan yang melibatkan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang dengan anchor yang kuat dengan representasi lembaga Negara dan masyarakat sipil. Hal ini sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat, tentang partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu, yang luber dan jurdil (Renstra Bawaslu 2010-2014). Mengutip tulisan dan makalah Raden Siliwanti, Dr. Raden Siliwati, MPIA – Direktur Politik dan Komunikasi bahwa Pengawasan partisipatif pemilu harus menjadi program berkelanjutan, bahkan ketika tidak sedang pelaksanaan tahapan pemilu berlangsung.

Apakah partisipasi publik ini dapat diimplentasi di daerah? Jika ya, bagaimana implementasi pengawasan partisipatif masyarakat tersebut? Lalu, seberapa jauh peran pengawasan partisipatif dalam pemilu oleh masyarakat di daerah?

 

Partisiapasi Masyarakat Sebagai Sayap Pengawasan Pemilu di Provinsi DKI Jakarta

            Ada beberapa alasan mengapa pengawas pemilu perlu melebarkan sayap pengawasan pemilu, melalui partisipasi masyarakat. Istilah sayap penulis gunakan, karena sayap adalah lambang yang akan membawa pemiliknya ke tingkat yang lebih tinggi demi kemajuan. Lambang kekuatan dan tenaga untuk pembangunan yang lebih baik. Pertama, pendidikan bagi masyarakat dalam Pemilu tidak berhenti pada Penyelenggaraan Pemilu. Usai pemilu, pendidikan selesai. Padahal kesadaran partisipasi itu harus di bangun secara berkelanjutan. Tidak sampai disini saja. Kedua, Bawaslu mempunyai keterbatasan untuk melakukan pangawasan, maka dibutuhkan kelompok-kelompok masyarakat di setiap wilayah untuk mengumpulkan kekuatan partisipasi. Ketiga, menghilangkan apatisme di masyarakat bahwa Pemilu hanya milik penyelenggara pemilu, mereka hanya sebagai objek belaka. Terakhir, sebagai ruang komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat masih terbatas, maka perlu dimediasi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang peduli dengan partisipasi masyarakat.

Gerakan Se-Juta Relawan Pengawas Pemilu menurut penulis, adalah salah satu sayap pengawasan pemilu. Merekrut relawan untuk berpartisipasi bersama dengan Bawaslu, menyelamatkan Pemilu Indonesia. Gerakan yang dimulai dengan menelusuri Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas, untuk bergerak bersama mengawasi Pemilu. Membangun kesadaran mahasiswa ditengah budaya hedonisme dan apatisme. Tak mudah, namun Bawaslu cukup berhasil membangun opini, dan melembagakan partisipasi masyarakat ini dalam dirinya.

Dalam memulai gerakannya, Bawaslu DKI melakukan penyusunan kriteria dan variabel-variabel atas kelompok masyarakat yang dapat dilibatkan dalam fungsi pengawasan. Mulai dari kemandirian kelompok masyarakat sampai dengan independensi kelompok masyarakat tersebut. Selanjutnya Bawaslu DKI melakukan pemetaan berdsarkan kriteria dan variabel atas lembaga, ormas, okp yang berada di DKI Jakarta.  Dalam pemetaan ini, muncul beberapa lembaga pendidikan kampus, sekolah, ormas, dan OKP yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif. Pada akhirnya, melalui nota kesepahaman kerja sama, antara Bawaslu DKI dan lembaga-lembaga tersebut.

Dalam aktivitas kerjasama tersebut, Bawaslu DKI melakukan sosialisasi ke beberapa perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Atas di setiap wilayahnya. Dalam pelaksanaan sosialisai inilah Bawaslu kemudian melakukan rekruitmen relawan dan memberikan fasilitasi dalam fungsi mereka sebagai pengawas pemilu (pemberian ID Card dan buku panduan).

Harus diakui program ini mampu mencuri perhatian banyak pihak, karena pasca pemilu 2009 kampus-kampus dan sekolah-sekolah pendidikan tidak banyak terlibat dalam kegiatan politik, yang real mengkonsolidasi kekuatan kampus dan pelajar. Maka respon Rektor dan Kepala Sekolah cukup baik. Karena pendidikan politik ini langsung dilakukan oleh pihak-pihak yang independen yakni Bawaslu. Penulis bisa mencontohkan, di DKI Jakarta saja terdapat 7(tujuh) kampus, dan 1(satu) OKP pihak yang terlibat. Adapun pihak yang dimaksud adalah; Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Esa Unggul, Institut Ilmu Sosial dan Politik Jakarta, KNPI DKI Jakarta, Universitas Paramadina, Universitas Nasional, dan PTIQ. Selain itu, terdapat pula 8(delapan) Sekolah Menegah Atas di DKI Jakarta yang juga ikut terlibat. Pasca Sosialisasi gerakan partisipatif ini, Bawaslu DKI Jakarta mampu merekrut sekitar 3000 relawan pengawas pemilu. Walaupun sebetulnya, jika dibandingkan dengan jumlah Pemilih di DKI Jakarta 7.096.168 pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, partisipasi tersebut masih sangat kurang.

Walaupun hanya berjumlah 3000 (tiga ribu) relawan, Bawaslu DKI yakin bahwa gerakan ini akan cukup membawa angin perubahan. Hal ini nampak pada saat pelaksanaan sosialisasi, para calon relawan cukup aktif merespon isu-isu soal pengawasan pemilu, mulai dari isu penegakann hukum, integritas pengawas pemilu sampai dengan politik uang. Harapan mereka terhadap fungsi pengawasan pemilu pun cukup besar, disamping kekhawatiran soal ketidak-berdayaan pengawas pemilu, dalam menindak pelanggaran dan kecurangan pemilu.

Puncak partisipasi para relawan ini dapat dilihat pada pelaksanaan hari pemungutan suara. Dengan segala keterbatasan fasilitasi seluruh relawan yang terdaftar dapat memberikan informsi melalui media yang telah di fasilitasi oleh Bawaslu DKI Jakarta. Sampai dengan selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ada sekitar 300 sms yang diterima oleh Bawaslu DKI Jakarta. Kerena fokus kejadian ada di tiap wilayah, maka informasi langsung disampaikan kepada pengawas pemilu di Kabupaten/Kota masing-masing.

Berdasarkan pengalaman di Provinsi DKI Jakarta ini, Pengawas Pemilu baru mampu melebarkan sayap pengawasan di 7 (tujuh) Universitas, 1 (satu) Organisasi Kepemudaan dan 8 (delapan) SMA. Dengan fakta ini tentu saja harus jujur diakui, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dapat dikatakan belum maksimal. Oleh karenanya, menurut hemat penulis, inilah potensi wajib yang selanjutnya harus dirawat dan dikembangkan dengan baik.

Terlebih pada pelaksanaan lalu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sendiri mendapatkan banyak kritik atas pengelolaan gerakan ini di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dianggap tidak merangkul secara merata, seluruh Universitas, Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan dan SMA di DKI Jakarta.

Berdasarkan perjalanan panjang setahun mengelolah Gerakan Se-Juta Relawan di DKI Jakarta, maka kiranya kritik dan oto kritik terus berjalan. Untuk melebarkan sayap pengawasan pemilu ini kita harus bangkit dan terus terbang tinggi. Berikut ini adalah evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Gerakan Se-Juta Relawan Pengawasa Pemilu Tahun 2014 bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ke depan di DKI Jakarta.

Menjelang Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada Februari 2017, semangat gerakan pengawasan partisipatif akan kembali dikibarkan dengan memperluas kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas serta Organisasi Masyarakat Sipil/Organisasi Kepemudaan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga sejalan dalam rangka mempersiapkan elemen pengawas pemilu di tingkat bawah yaitu Pengawas TPS yang jumlahnya sama dengan jumlah TPS pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017. (Penulis sarikan juga dari ide-ide pada makalah Dr. Raden Siliwanti).

Komentar