Pilkada DKI 2017, Pendaftaran Panwas Kabupaten/Kota Se-DKI Diumumkan Lewat Media

Pilkada DKI 2017, Pendaftaran Panwas Kabupaten/Kota Se-DKI Diumumkan Lewat Media

3816
BERBAGI
Sumber : Bawasu DKI Jakarta

Jakarta, BawasluDKI – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan, syarat untuk menjadi panitia pengawas kabupaten/kota, panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas lapangan sudah ada dalam Undang-Undang.

“Syarat sebagai panwas kabupaten/kota, panwascam, dan panitia pengawas lapangan tertera dalam UU nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,” ujar Mimah Susanti.

Untuk pembukaan pendaftaran panitia pengawas kabupaten/kota, masih menunggu launching tahapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, terkait pendaftaran panwas, Mimah mengatakan akan memberikan informasi kepada seluruh warga DKI Jakarta yang berniat untuk menjadi panwas. Informasi tersebut akan disebarkan melalui Website Bawaslu DKI Jakarta dan sejumlah media massa.

“Nanti informasi pendaftaran akan disampaikan melalui website Bawaslu DKI Jakarta (www.bawaslu-dki.go.id) dan beberapa media massa,” tuturnya.

Terkait persoalan kantor, mantan aktivis pemilu itu mengatakan bahwa, panwas bisa langsung melakukan tugasnya. Pasalnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 140 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan bangunan kepada Badan Pengawas Pemilu.

“Jadi panwas terbentuk langsung bisa bekerja. Tidak usah bingung lagi soal kantor, pemda sudah memfasilitasi,” jelasnya.

Seperti diketahui, pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 lalu, panitia pengawas mengaku mengalami kesulitan untuk mencari kantor pasca dilantik sebagai pengawas pemilu. Untuk itu, panwas harus meminta sendiri dengan cara melakukan audiensi kepada walikota untuk meminta tempat kerja (kantor).

Komentar